Pengamat: Jokowi Harus Punya Aturan untuk Menteri yang Berargumen

 

fire69news.blogspot.com - Pengamat politik dari Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai silang pendapat dan perang argumen antar-menteri Kabinet Kerja merupakan budaya baru yang membedakan dengan menteri sebelumnya.

"Justru ini jadi penegas, bahwa kabinet Jokowi bukan kabinet SBY atau kabinet Soeharto yang tidak membolehkan para menterinya adu argumen di publik. Ini bukan kegaduhan. Yang gaduh itu kalau sudah diputuskan tapi tetap membangkang," ucap Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, (9/3/2016).

Ia berharap, presiden tidak melarang para menterinya untuk saling berargumen di publik. Namun demikian, silang pendapat yang terjadi dipublik harus fokus pada persoalan-persoalan yang terkait dengan kebijakan pemerintah.

Karena itu, ia mendorong Jokowi untuk membuat aturan main agar para menterinya bisa tetap menyampaikan hal-hal substantif mengenai kebijakan dan tidak menyerang pada hal yang bersifat pribadi. ‎

"Menteri harus berdebat dalam konteks substansi pengambilan keputusan. Karena itu presiden harus membuat kode etiknya, seperti misalnya tidak boleh menyerang pada pribadi dan hanya fokus pada kebijakan. Dan apabila kebijakan sudah diketok palu, semuanya harus patuh. Tidak ada lagi perdepatan," ucap dia.

Ia pun mencontohkan kebijakan yang dapat diperdebatkan yaitu persoalan yang memiliki dampak yang besar bagi negara dan masyarakat seperti mengenai eksplorasi Blok Masela yang hingga kini masih pro dan kotra. ‎

"Misalnya Blok Masela, biarkan perdebatan di muka publik. Karena dibalik ini kan ada tuntutan masyarakat, pengambilan keputusan harus transparan dan memicu keterlibatan partisipasi publik, dalam rangka mengontrol keputusan negara," kata Ray.
‎
Sejumlah silang pendapat terjadi di kabinet kerja. Beberapa di antaranya yaitu beda pendapat antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Maritim Rizal Ramli mengenai Blok Masela. Sudirman dalam sebuah kesempatan mendukung kilang gas Masela terapung di laut.

Sementara Rizal Ramli menginginkan agar pembangunan kilang gas di darat karena dianggap memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Selain itu, pembangunan kilang gas di darat berbiaya lebih murah.

Silang pendapat juga terjadi antara Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengenai kebijakan impor beras.

Amran mengatakan, selama setahun kepemimpinannya, Indonesia tidak lagi mengimpor beras. Namun, Menteri Perdagangan Thomas Lembong justru mengatakan bahwa pemerintah masih melakukan negosiasi terkait rencana impor beras dari Vietnam dan Thailand.

Rano Karno Daftar Calon Gubernur Banten di Kantor PDIP

 

fire69news.blogspot.com - Gubernur Banten Rano Karno menyatakan siap maju kembali dalam perhelatan Pilkada Banten 2017 setelah mengambil formulir pendaftaran calon gubernur melalui PDIP.

"Sekitar jam 11-an ambilnya, yang ambil timses nya bukan Rano-nya langsung," kata Ketua DPD PDIP Banten, Sukira, Selasa 8 Maret 2016.

Bahkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Maluku Utara, Laksmana Eden Gunawan pun ikut serta meramaikan bursa cagub Banten melalui partai moncong putih.

"Saya ingin mengabdi untuk Provini Banten. Untuk posisi cagub dan cawagub, bulan April ada survei popularitas dan elektabilitas," kata Eden Gunawan saat mengambil formulir di Kantor DPC PDIP Kota Serang, Banten, Selasa.

Rano Karno hingga kini masih berstatus sebagai Gubernur Banten. Sedangkan Eden Gunawan masih aktif menjabat sebagai Kepala BIN Daerah Maluku Utara dan telah mengabdi selama 32 tahun di lembaga intelijen tersebut.

Setidaknya tercatat ada 4 orang yang mendaftar sebagai Cagub Banten dari PDIP, yakni Mulyadi Jaya Baya, Andika Hazrumy, TB Haerul Zaman, dan Rano Karno. Sedangkan hanya satu orang mengambil formulir sebagai Cawagub, yakni Ahmad Taufik Nuriman, mantan Bupati Serang.

HomeNewsPolitik Putra Ratu Atut Daftar Jadi Cagub Banten ke PDIP

fire69news.blogspot.com - Andhika Hazrumi, anak pertama mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mendaftar sebagai calon gubernur ke PDIP dengan menyerahkan formulir. Dia ingin berpartisipasi dalam Pilkada Banten 2017.

"Mekanisme dari partai, proses penjaringan akan berjalan, untuk posisi, gimana partai," kata Andhika Hazrumi, saat ditemui usai menyerahlan formulir di Kantor DPD PDIP Banten,

Andhika yang datang di dampingi oleh sang istri, Ade Rossi Chaerunnisa dan simpatisannya ini mengaku siap ditempatkan pada posisi apapun. Baik sebagai cagub ataupun calon wakil gubernur mendampingi Rano Karno yang telah mengambil formulir pendaftaran cagub Banten.

"Sekarang kita belum tahu siapa yang akan dipilih, jadi kita tunggu," terang Andhika.

Sedangkan Ketua DPD PDIP Banten, Sukira, mengisyaratkan bahwa partai banteng tersebut akan berkoalisi dengan Partai Golkar dalam Pilgub Banten 2017 mendatang meski belum ada perintah dari sang Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.

"Kalau republik ini sudah bersatu antara Golkar dan PDIP, selesai sudah," kata Ketua DPD PDIP Banten, Sukira, saat ditemui ditempat yang sama.

Dirinya pun tak menutup kemungkinan bahwa Andhika Hazrumi lah yang akan menempati posisi sebagai Banten 1 jika hasil survei memenangi anak Ratu Atut Chosiyah tersebut.

"Itu masih proses, DPP saja belum tahu siapa. Kita mau survei dulu, dua kali survei nya. Jadi siapa saja masih mungkin (jadi cagub)," tegas Sukira.

Saat ini ada tujuh orang yang sudah menyerahkan formulir cagub dan cawagub dari PDIP, seperti Rano Karno, Andhika Hazrumi, Tb. Haerul Jaman, hingga Ahmad Taufik Nuriman.

Saat pengembalian formulir, Andhika Hazrumi disambut oleh Ketua DPC PDIP Kabupaten Serang Ida Rosida, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah, dan jajaran pengurus lainnya.

Masuk Bursa Caketum, Mahyudin Tak Ingin Golkar Diperdagangkan

 

fire69news.blogspot.com - Bakal calon ketua umum Partai Golkar, Mahyudin menyatakan tidak takut bertarung dalam pemilihan pucuk tertinggi partai berlambang pohon beringin melalui musyawarah nasional (munas) yang rencana digelar pada Mei atau Juli mendatang, dengan cara bermain uang atau money politics.

Sebab, dia mengakui banyak investor yang menawarkan kepada dirinya modal untuk bertarung memperebutkan kursi nomor satu di Golkar periode 2016-2021.

Namun, Wakil Ketua MPR ini menolak semua tawaran dari investor tersebut. Sebab, Mahyudin tidak ingin Golkar diperjualbelikan atau diperdagangkan kepada investor.

Dalam artian, para investor nantinya apabila ia terpilih menjadi ketua umum, maka dirinya dan partainya akan 'disetir' oleh para investor atau menuntut banyak hal kepada Golkar.

"Ajak main duit, saya bisa saja, banyak investor yang tawari saya, tapi nanti saya tergadai, Golkar diperdagangkan. Saya maju jadi caketum Golkar jual idealisme," ucap Mahyudin dalam silaturami dan dialog Poros Muda Golkar (PMG) pro visi negara kesejahteraan 2045 bersama kandidat calon ketum Golkar di rumah dinas Mahyudin, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (9/3/2016) malam.

Mantan anggota Komisi III DPR ini mengungkapkan, ketika disuruh memilih jabatan di parlemen oleh Ketum Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie (ARB), apakah menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR atau MPR, ia menolaknya.

Dia lebih memilih jabatan sebagai Wakil Ketua MPR, karena MPR tidak bersinggungan dengan masalah anggaran. Sementara, apabila menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR, itu sangat erat hubungannya dengan politik maupun anggaran yang banyak menjerat anggota DPR tersangkut kasus korupsi.

"Makanya saya pilih jabatan Wakil Ketua MPR, lebih minim bahas anggaran," ujar dia.

Mahyudin juga memaparkan langkah-langkah yang akan dilakukan apabila terpilih menjadi Ketum Golkar periode mendatang. Pertama, melakukan rekonsiliasi secara total baik di pusat maupun daerah. Apalagi, ia tidak pernah merasa bermasalah dengan semua caketum, selalu berkomunikasi dengan semua.

"Jadi kalau saya menang, saya juga tidak ada masalah dengan mereka‎. Kalau saya menang jadi Ketum, saya akan merangkul mereka semua untuk bersama-sama membesarkan Golkar. Tapi kalau saya kalah, salah satunya jadi menang, saya juga akan mendukung sepenuhnya siapapun yang jadi Ketum. Jadi kita harus siap menang, siap kalah dan harus fair," papar dia.

Selain itu, sambung Mahyudin, ia juga tidak ada pikiran untuk pindah partai, mendirikan partai baru apabila dirinya kalah dalam pemilihan Ketum Golkar tersebut.

Bagi dia, membangkitkan Golkar dari keterpurukan yang dialami lebih dari satu tahun belakangan ini akibat dualisme kepengurusan, menjadi harga mati yang ditanamkan dalam setiap kader Golkar.

"Sehingga saya berpikir ada jabatan atau tidak ada jabatan, itu bukanlah sesuatu yang penting bagi saya. Tapi saya merasa sudah besar ‎di partai ini, dan memang saatnya mengabdikan, membaktikan diri kepada partai ini," papar dia.

Kedua, Mahyudin mempersiapkan segala hal untuk pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017, di mana akan dibentuk Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) secara permanen untuk menggaet para Calon Kepala Daerah (Cakada). Dengan demikian, penetapan Cakada Golkar melihat dan memproritaskan kepada kepentingan kader.

"Jadi tidak didagang-dagangkan, saya tidak mau partai didagang-dagangkan. Saya dengar kalau orang lain, calon, duit sekian-sekian, ini partai semakin hari semakin rusak. Masyarakat melihat, itu yang partai kita ini tidak pernah berubah, kelakuan begitu-begitu saja. Nah ini yang harus kita antisipasi," tutur dia.

Mahyudin juga berharap, Golkar terus berjaya sampai kapan pun. Sebab, dirinya tidak ingin Golkar berakhir pada saat ini. Melainkan, ia ingin Golkar terus ada dan tidak menjadi pecundang partai-partai lain.

"Setia pada UUD (1945) dan Pancasila, itu cita-cita Golkar didirikan," Mahyudin menandaskan.

Bahas Pilgub DKI, Djarot dan Prasetyo Datangi Kediaman Megawati

fire69news.blogspot.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, hadir di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, di bilangan Teuku Umar, Jakarta, Senin malam.

Namun, saat Liputan6.com tiba di lokasi, Djarot yang sedang memarkirkan kendaraannya di kediaman Megawati, langsung bergegas pergi.

Sementara itu, Prasetyo mengatakan dia dan Djarot dipanggil langsung oleh Megawati untuk membicarakan situasi politik DKI. Pertemuan itu berlangsung dari pukul 18.30 WIB hingga 21.20 WIB.

"Dipanggil Ibu (Mega) kita. Wajib datanglah. Di dalam itu ada saya, kemudian Pak Djarot, dan Eriko (Wasekjen PDIP). Di dalam bahas koordinasi, apa yang sedang berkembang. Kemudian mohon pentunjuk juga, soal penjaringan (calon gubernur)," ujar Prasetyo di lokasi, Senin (7/3/2016).

Meski demikian, menurutnya tidak ada hal yang spesifik dibahas dengan Megawati.

"Di dalam normatif saja. Bahas Rakorbid (Rapat Koordinasi Bidang) kemarin saja. Apalagi situasi politik seperti ini," jelas Sekretaris DPD DKI Jakarta itu.

Meski demikian, dia tidak menepis ada intruksi langsung oleh Megawati. "Ya kita diminta konsolidasi. Memperkuat barisan," pungkas Prasetyo.

Tak Usah Buru-buru Tentukan Calon Pilkada DKI 2017

 

fire69news.blogspot.com - Partai Demokrat menyatakan tidak akan terburu-buru menentukan siapa nama yang akan diajukan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.  Demokrat akan menunggu waktu yang tepat, karena penyelenggaraan pilkada masih lama.

"Belum, masih panjang umurnya. Tak usah buru-buru," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 7 Maret 2016.

Syarief menuturkan, bakal calon yang akan diusung Demokrat dalam Pilkada DKI 2017 bisa dari internal partai atau bisa dari luar. Dia tak mempermasalahkan bila partai lain sudah memiliki sosok yang diunggulkan dalam pilkada.

"Biarkan saja partai lain sudah melakukan penjaringan," ujar dia.

Dia juga tidak mempermasalahkan sikap rekan separtai, Ruhut Sitompul, diundang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sebab, hal itu merupakan hak pribadi Ruhut sendiri untuk mau mendukung siapa.

"Itu Ruhut pendapat pribadi. Boleh-boleh saja. Setiap orang sah-sah saja," Syarief menandaskan.

Sementara itu, PAN telah memunculkan nama baru yang kemungkinan akan diusung partai tersebut.

"Saya sudah umumkan nama-nama kan, dari internal itu ada Pak Yoto, Suyoto Bupati Bojonegoro 2 kali, bupati yang berhasil itu yang lagi kita gadang-gadang dari internal. Lalu dari luar itu ada apa Ahok, ada Pak Yusril, ada Ahmad Dhani, ada Sandiaga, dan Adhyaksa," ucap Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Ketua MPR itu mengaku nama-nama tersebut sudah di-launching oleh PAN selama 2 bulan ini. Selanjutnya akan dilakukan survei.

"Kita survei siapa yang diinginkan rakyat Jakarta, itulah yang akan kami dukung, tapi itu juga yang ingin kami dukung, kalau enggak mau kan enggak bisa juga. Nanti katanya rakyat Jakarta, siapa yang diinginkan itu yang kita jadikan calon gubernur," kata dia.

PAN juga mengaku akan berkoalisi dengan partai-partai lain sehingga tidak akan mengusung nama sendiri dalam Pilkada DKI 2017.

Pidato Jokowi soal Boikot Produk Israel Dinilai Akan Berdampak Luar Biasa

fire69news.blogspot.com - Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (KTT LB OKI) ke-5 telah resmi ditutup, dalam pidato penutupnya Presiden Joko Widodo meminta kepada Dunia Islam untuk melarang masuknya produk-produk Israel yang diproduksi di tanah pendudukan ke negaranya. Pidato ini pun disambut baik.

"Presiden Jokowi sebagai presiden baru mungkin sedang merealiasikan janji-janjinya, setidaknya kita angkat topi dengan keputusan beliau untuk mengembargo produk-produk Israel. Namun kita juga perlu tahu selain usaha pembebasan Palestina dari Israel tentu memang sangat sulit," kata Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam (PSTTI) Universitas Indonesia (UI), Dr. Abdul Muta'ali saat dihubungi detikcom, Senin (7/3/2016) malam.

Menurutnya, pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam penutupan KTT LB OKI akan berdampak besar jika berhasil direalisasikan. "Tentu saja jika Jokowi mampu merealisasikan ucapannya dan disosialisasikan secara masif ke semua negara OKI tentu akan luar biasa," tambah Abdul.

Namun Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam (PSTTI) Universitas Indonesia (UI) itu menambahkan, untuk merealiasikan hal tersebut tentunya tidak mudah. Ia menyebut sudah banyak negara yang mengatakan akan memboikot produk Israel di berbagai konferensi dan terbukti sulit untuk dilaksanakan.

"Indonesia tidak sendiri, dulu pernah Turki maupun Arab Saudi yang menyatakan akan pembebasan Palestina dan memboikot produk Israel. Nyatannya kita tidak bisa lepas dari produk Israel baik kecil, besar makro maupun mikro. karena itu seusai tema KTT OKI yang harus bergandengan tangan tentunya Indonesia tidak bisa melaksanakan ini seorang diri," papar Abdul.

Presiden Jokowi menyampaikan, negara Islam peserta OKI juga memberikan dukungan untuk dilaksanakannya konferensi perdamaian internasional. Selain meminta dukungan masyarakat internasional untuk melarang masuk produk Israel yang diproduksi di tanah pendudukan.

"Penguatan tekanan kepada Israel, termasuk boikot terhadap produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan. Seluruh negara menyatakan kembali komitmen untuk melindungi al-Quds al-Sharif, antara lain dengan bantuan finansial bagi al-Quds," kata Jokowi dalam jumpa pers usai penutupan KTT LB OKI di JCC, Senayan, Jakarta.

Komisi X DPR Sebut 9 Syarat Kemenpora Untuk PSSI Tak Masuk Akal

 

firebet69.com

fire69news.blogspot.com - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memberikan sembilan syarat kepada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang harus dipenuhi jika ingin sanksi adminstratifnya dicabut.

Sembilan syarat yang disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR RI, Rabu (2/3) itu dinilai tidak masuk akal oleh Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya.

Menurut Riefky, sembilan syarat itu mencerminkan pemerintah harus tetap bisa melakukan intervensi pada PSSI, bahkan syarat tersebut juga meminta PSSI melakukan hal yang tidak bisa dilakukan.

"Saya melihat syarat itu sebagai ketidakmauan pemerintah mencabut sanksi administratif atau pembekuan PSSI hanya lips service aja kalau mereka bilang akan mencabut," ujar Riefky melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (5/3/2016).

Politikus Partai Demokrat ini mencontohkan, pada poin pertama mensyaratkan PSSI untuk menjamin eksistensi atau kehadiran pemerintah dalam tata kelola persepakbolaan nasional yang dilakukan oleh PSSI melalui pengawasan dan pengendalian yang ketat oleh pemerintah.

"Syarat pertama saja bahasanya sangat otoriter seperti orde baru saja akan diawasi dan dikendalikan ketat. Justru karena ada campur tangan pemerintah itu kita disanksi oleh FIFA," Wasekjen Partai Demokrat ini.

Syarat lain yang diminta Kemenpora adalah PSSI harus menjamin tim nasional sebagai juara satu dalam event Piala AFF tahun 2016, SEA Games tahun 2017, Lolos Pra Kualifikasi Piala Dunia tahun 2018, dan Asian Games XVIII tahun 2018.

"Itu juga syarat yang aneh siapa yang bisa jamin Timnas bisa juara. Ini Kemenpora seperti minta PSSI ngatur skor," tutur dia.

Anggota DPR asal Aceh ini juga mengatakan, pihaknya dari Komisi X sudah meminta Kemenpora untuk mencabut SK pembekuan paling lambat bulan April sebelum Kongres FIFA yang akan digelar bulan Mei.

"Saya bingung sebenarnya dengan pemerintah siapa sih yang diuntungkan dengan pembekuan ini. Tidak ada kok. Justru dengan syarat ini semua rugi karena semakin lama pembekuan atlet rugi rakyat rugi, semua pihak rugi," Riefky menandaskan.

Atasi Polemik Menterinya, Jokowi Diminta Lakukan 3 Hal Ini

 

firebet69.com

fire69news.blogspot.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi diminta bertindak cepat menyelesaikan konflik yang terjadi di internal Kabinet Kerja.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Gajah Mada (UGM) Erwan Agus Purwanto menyatakan, ada 3 hal yang harus dimiliki Jokowi untuk menyelesaikan silang pendapat yang membuat gaduh sesama menterinya.

Pertama, menurut Erwan, Jokowi perlu memiliki kemampuan dalam hal manajerial. Jokowi diharapkan mampu membedakan tugas dan fungsi masing-masing kementerian, yang disesuaikan dengan regulasi dan aturan yang berlaku.

Kedua, Jokowi sebaiknya memahami bahwa dalam sistem presidensial, para menteri berada di bawah kendalinya. Dengan demikian, mantan Walikota Solo itu perlu memastikan, apakah para menteri bertindak sesuai norma dan sopan santun terhadap Presiden.


"Ada yang disebut fatsun, kepantasan. Menteri tidak setuju boleh saja, tapi bagaimana disampaikan dengan cara yang pantas. Tidak setuju juga harus disampaikan dengan elegan," ujar
Erwan Agus di diskusi 'Para Menteri Bertikai, Apa Langkah Presiden Jokowi' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 5 Maret 2016..

Sedangkan yang ketiga, Jokowi juga perlu memiliki kemampuan memimpin yang baik. Menurut Erwan, sudah saatnya Presiden menunjukan leadership, dan segera mengambil tindakan agar situasi menjadi lebih kondusif.

Lebih lanjut ia mengatakan, jika kegaduhan tidak juga selesai hanya dengan peringatan, Presiden Jokowi dapat mengambil langkah tegas kepada para menteri yang bertikai. Bahkan, Presiden dapat memberikan sanksi terberat, berupa pergantian anggota kabinet.

"Harus ada ultimatum. Jika sudah ada peringatan terkahir, tetapi tidak juga ikut aturan main, berarti menteri tersebut tidak akan ikut dalam kesatuan kabinet," pungkas Erwan.

Silang pendapat ditunjukkan sejumlah menteri Kabinet Kerja. Beberapa di antaranya yaitu antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Maritim Rizal Ramli mengenai Blok Masela.

Sudirman dalam sebuah kesempatan mendukung kilang gas Masela terapung di laut. Sementara Rizal Ramli menginginkan pembangunan kilang gas di darat karena dianggap memberikan dampak ekonomi yang lebih besar. Selain itu, pembangunan kilang gas di darat biayanya lebih murah.

Silang pendapat juga terjadi antara Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengenai kebijakan impor beras. Amran mengatakan, selama setahun kepemimpinannya, Indonesia tidak lagi mengimpor beras. Namun, Thomas Lembong justru mengatakan, pemerintah masih bernegosiasi terkait rencana impor beras dari Vietnam dan Thailand.

Terakhir, polemik terlihat antara Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, terkait pernyataan Marwan yang meminta agar direksi Garuda Indonesia diganti karena delay dan dan mengecewakan.

Tak lama setelah pernyataan tersebut, Pramono kemudian menyindir melalui media sosial dengan mengatakan, saat ini masih ada pejabat yang minta dilayani berlebihan.



*** Saksikan Live Gerhana Matahari Total, Rabu 9 Maret 2016 di Liputan6.com, SCTV dan Indosiar pukul 06.00-09.00 WIB. Klik di sini.

MKD Bakal Bahas Kasus "Setya"

 

fire69news - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan Maman Imanul Haq mengatakan MKD akan menindaklanjuti kasus dugaan pemalsuan tandatangan Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto saat rapat paripurna pada Selasa 23 Februari 2016.

"Pimpinan akan merespon, nanti Rapim akan menilai dibahas atau tidak," ujar Maman di Jakarta, Kamis (25/2/2016).

Politikus PKB itu mengatakan, setelah desakan yang besar dari masyarakat atas kasus itu maka Pimpinan MKD akan melakukan rapat internal. Rapim MKD itu menurut dia, untuk memutuskan apakah kasus "Papa Nitip Absen" itu dibahas lebih lanjut atau tidak.

Dia menjelaskan MKD akan melihat siapa yang memalsukan tanda tangan karena ingin memahami apakah itu dilakukan atas perintah Novanto atau inisiatif Tenaga Ahli yang bersangkutan.

Namun, jika ada aduan masyarakat maka MKD dapat lebih cepat bergerak.

"Kami berangkat dari aduan dahulu, bisa langsung maupun dari media sosial dan Pimpinan MKD akan meresponnya," kata Imanul.

Sementara itu, pengamat politik Sigma, Said Salahuddin, mengatakan, tugas MKD adalah mengawasi kehadiran tiap anggota dalam setiap rapat yang berlangsung karena ketidahadiran terkait dengan etika seorang anggota DPR.

"Terkait dugaan pemalsuan tanda tangan Novanto, kehadiran anggota dalam setiap rapat tidak memerlukan pengaduan karena MKD wajib mengawasi kehadiran anggota DPR dalam rapat," kata Said.

Dia mengatakan, apabila anggota DPR yang bermasalah terkait daftar hadir dan kehadirannya dalam rapat, MKD tidak boleh menutup mata terhadap kasus tersebut.

Said menyoroti ketidak hadiran Novanto dalam Rapat Paripurna pada Selasa (23/2), rapat tersebut merupakan pengambilan keputusan karena itu anggota khususnya Pimpinan fraksi wajib hadir.

"Namun di dalam tatib dibolehkan anggota tidak hadir dalam rapat atas izin ketua fraksi," ujar Said.

Namun Said mengecualikan dalam kasus Novanto karena seharusnya mendahulukan kepentingan kedewanan daripada urusan internal partai karena posisinya sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar.

Dia pun menilai kasus anggota DPR bolos dan nitip absen sudah sering terjadi sehingga sanksi tegas harus ditegakkan tanpa memandang posisi seseorang di DPR.

"Sanksi yang diberikan atas ketidak hadiran jangan pandang bulu dengan memproses semua yang terindikasi bermasalah (soal absensi)," tegas Said.

Di media sosial, mantan Ketua DPR Setya Novanto kembali menjadi sorotan oleh para netizen.

Para netizen menduga Novanto melakukan dugaan pemalsuan tanda tangan saat Sidang Paripurna DPR dan Novanto memang tidak terlihat menghadiri sidang Paripurna DPR yang mengagendakan pengambilan keputusan RUU Tabungan Perumahan Rakyat.

PKS Siapkan 6 Calon Internal untuk Pilkada DKI

 

fire69news - (PKS) menyiapkan 6 calon yang akan diseleksi untuk melawan Ahok di Pilkada DKI Jakarta, Maret 2017 mendatang.

"Prosesnya sudah mulai, dari DPW PKS DKI Jakarta sudah mengajukan nama ke DPP," kata Juru Bicara PKS Mardani Ali Sera ‎ di Jakarta, Kamis 25 Februari 2016.

Dia menyatakan, partainya menyiapkan 6 tokoh dari internal untuk dipilih menjadi calon gubernur DKI mendatang. Dari 6 calon tersebut, nantinya bisa terpilih 2 orang ataupun 1 orang tergantung keputusan para petinggi partainya.

"Iya ada 6, dari pemira (pemilu raya internal) DPW PKS DKI dan dari hasil musyawarah yang diberikan ke DPP," tutur Mardani.

Namun, Mardani mengatakan, pihaknya belum bisa mengungkapkan kepada publik keenam kadernya yang tengah dalam proses seleksi tersebut.

Hal ini, kata dia, juga sesuai instruksi Presiden PKS Sohibul Iman. "Jadi saya tanya ke Pak Sohibul dan beliau katakan nanti saja kalau sudah saatnya," pungkas Mardani Ali Sera.‎ ‎ ‎

Ketum Golkar Belum Tentu Jadi Calon Presiden 2019

 

fire69news - Perebutan kursi Ketua Umum Partai Golkar makin panas. Sebab, jika seseorang sudah menjadi ketua umum di partai berlambang pohon beringin itu, acap kali dicalonkan menjadi presiden, seperti mantan Ketum Golkar Jusuf Kalla.

Namun, Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham yang juga maju sebagai calon ketua umum mengatakan, siapa pun bisa maju sebagai calon presiden.

"Jika saya terpilih tidak akan menjadikan Partai Golkar sebagai tiket calon presiden," ujar Idrus saat dikonfirmasi, Kamis (25/2/2016).

Dia pun berjanji jika dirinya terpilih nanti akan fokus mengurus partai dan tidak akan tergiur oleh jabatan politik di pemerintahan.

"Sedangkan untuk masalah pencalonan presiden nantinya bisa dilakukan penjaringan terbuka melalui mekanisme semisal konvensi," ungkap Idrus.

Dia pun mencontohkan, selama 6 tahun menjadi sekjen, dia memilih mundur dari posisinya sebagai anggota DPR dan beberapa kali tawaran menjadi menteri pun ditolaknya.

"Ketua umum partai itu dipilih oleh DPD I dan DPD II, sedang presiden itu dipilih rakyat. Karena itulah, jangan jadikan Golkar untuk memuaskan syahwat berkuasa," tegas Idrus.

Menurut dia, agenda besar bagi ketua umum mendatang adalah menyatukan 2 kubu yang berkonflik. Oleh karena itulah diperlukan calon ketua umum yang memiliki keluwesan dan bisa diterima oleh kubu yang berseteru.

"Kalau ada orang yang mau memimpin Partai Golkar arogan dan mengedepankan kepentingannya sendiri, itu akan menjadi malapetaka dan tidak menutup kemungkinan akan adanya konflik-konflik baru bagi Golkar," pungkas Idrus.

Komisi I DPR: Program Bela Negara Perlu Diatur dalam UU Khusus

fire69news - Komisi I DPR menilai Program Bela Negara untuk 100 juta kader dalam waktu 10 tahun yang sudah diluncurkan oleh pemerintah melalui Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, masih menimbulkan perdebatan di masyarakat terkait peran dan fungsinya.

Sebab itu, Komisi yang membidangi masalah pertahanan ini berpandangan perlu dibuatkan UU khusus untuk mengatur peran dan fungsi program tersebut.

‎"Bila bela negara difungsikan sebagai jejaring intelijen, perlu pembagian wewenang instansi negara yang mengkoordinirnya dan juga bila bela negara dianggap bisa menangkal terorisme, karena rakyat dibekali kemampuan militer, maka instansi negara mana yang memonitor bahwa kemampuan ini tidak disalahgunakan," kata anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/2/2016).

Menurut dia, ‎Program Bela Negara ini bermacam-macam bentuknya, mulai dari wawasan nasional seperti konsep Sosialisasi 4 Pilar yang sudah dilaksanakan oleh MPR, wajib militer maupun dimasukkan dalam kurikulum sekolah atau kurikulum multi instansi.

"Jadi, kita perlu mendalami konsep bela negara untuk 100 juta orang dalam 10 tahun itu apa saja," tegas Bobby

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini mencontohkan, Program Bela Negara di Israel itu adalah military service dan di Singapore itu dibentuk kemampuan militer taktis seperti menembak.

"Nah, Program Bela Negara 100 juta kader ini seperti apa, ‎apakah sama dengan yang sudah dianggarkan, yang melatih kedisiplinan dan pemahaman wawasan kebangsaan atau military service tadi?" tanya Bobby.

Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) ini juga menambahkan, apabila ‎sifatnya militer dan mengarah ke komponen cadangan, perlu payung hukum UU terlebih dulu sebelum bisa dianggarkan di APBN.

‎"Karena bila di dalam kurikulum bela negara masuk juga mengenai kemampuan intelijen dasar, siapa nanti yang monitor kader yang memiliki kemampuan ini agar tidak disalahgunakan," tandas Bobby.

Dituding Terima Gratifikasi, Ini Kata Ketua DPR Ade Komarudin

fire69news - Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAKP) melaporkan Ketua DPR Ade Komarudin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan gratifikasi berupa pesawat jet mewah dari pengusaha. Menanggapi hal itu, Ade Komarudin baru mengetahui jika dirinya dilaporkan ke MKD.

Akom, begitu ia biasa disapa ini menyatakan, fasilitas tersebut didapatkan saat berkunjung ke Sulawesi dengan ditemani pengurus SOKSI dan Bambang Soesatyo, koleganya di Partai Golkar. Pesawat jet disediakan oleh Bambang.

"Saya selalu tanya, apa ini melanggar aturan atau tidak tapi Mas Bambang jawab enggak," kata Akom di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (23/2/2016).

Akom mengaku jika Bambang Soesatyo adalah komisaris di salah satu perusahaan pesawat terbang sehingga ia bisa memakai pesawat saat safari politik bersama Partai Golkar.

"Saya paham ini lagi musim musyawarah nasional Partai Golkar. Saya sampai hari ini belum menyatakan mencalonkan dan tidak mencalonkan, saya masih menghitung-hitung secara matang, enggak boleh tergesa-gesa," ujar Akom.

Menurut dia, aksi itu merupakan manuver dari mereka yang merasa terganggu atas rencana dirinya maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Dia pun meminta agar persaingan tersebut dilakukan secara sehat.

"Saya hanya mengimbau, kalau kita sebaiknya bersaing secara sehat kalau memang nanti saya maju dan insya Allah saya tidak akan melanggar Ketua DPR, pejabat negara," ucap dia.

Akom menambahkan dirinya naik pesawat lantaran koleganya itu selalu mengikuti saat musyawarah daerah digelar. Ia selalu menekankan kepada semua agar jangan melanggar aturan.

"Saya naik pesawat itu karena mas Bambang (Bambang Soesatyo). Kalau bukan mas Bambang ya saya enggak ikut. Saya selalu meyakinkan untuk mencalonkan. Kalau enggak menyakinkan, enggak mungkin saya dipilih kan," ujar dia.

Ahmad Dhani Masuk Daftar Penjaringan Cagub DKI dari Gerindra Tahap 2
 


fire69news - Gerindra mendukung musisi Ahmad Dhani untuk maju ke Pilgub DKI Jakarta 2017. Rencananya bos Republik Cinta Manajemen ini akan mengikuti penjaringan bakal calon (balon) gubernur DKI Jakarta Partai Gerindra.

"Sebagai ketua penjaringan kita sedang mempersiapkan penjaringan tahap 2. Kita dorong beliau jadi gubernur. Mas Dhani mengatakan sudah siap," ujar Syarif, Ketua Penjaringan Bakal Calon Gubernur DKI Partai Gerindra, Rabu (17/2/2016).

Syarif yang juga merupakan Anggota DPRD DKI Jakarta mengatakan bahwa Gerindra sebelumnya sudah memiliki 8 bakal calon. Namun sudah ada 2 nama yang mengundurkan diri.

"Penjaringan kita sedang mempersiapkan. Di Gerindra ada 8 calon. Tapi 2 orang sudah mundur," ujar Syarif.

Syarif menyebutkan kedua bakal calon atau balon yang sudah mengundurkan diri itu adalah Syarifudin dan Syaifullah. Nantinya pada tanggal 20 April 2016 akan diumumkan hasil penjaringan balon tersebut.

Menanggapi pinangan Gerindra, Dhani menganggap hal tersebut sebagai apresiasi terhadap musisi.

"Saya terima pinangan tersebut, yang saya anggap sebagai apresiasi kepada saya. PKB dan Gerindra sudah mengangkat harkat musisi untuk jadi DKI 1. Eh, ternyata ada musisi yang dihargai untuk jadi DKI 1," ujar Dhani.

Ingin Tandem dengan Djarot, Ahok: Masalahnya PDIP Mau Usung Cagub Sendiri

 

fire69news - Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) akan mengkomunikasikan ke PDIP perihal keinginannya menggaet Djarot Saiful Hidayat sebagai cawagub di Pilgub 2017. PDIP dinilai Ahok tak mau hanya sekadar mengusung kadernya sebagai cawagub. Ini jadi masalah tersendiri bagi Ahok.

"PDIP sudah oke, tapi masalahnya PDIP merasa mereka mau mengusung karena dia mampu," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (22/2/2016).

PDIP memang satu-satunya partai yang bisa mengusung cagub sendiri tanpa harus berkoalisi. Soalnya, jumlah kursi PDIP di DPRD DKI adalah satu-satunya jumlah kursi fraksi yang melampaui persyaratan mencalonkan gubernur sendiri.

"Saya sudah katakan, kalau memang PDIP izinkan saya dengan Pak Djarot, ya kita maju dengan Pak Djarot," kata Ahok.

Entah apa keputusan PDIP nantinya, apakah merestui duet cagub Ahok yang dari jalur independen dengan cawagub Djarot yang dari partai, ataukan PDIP akan benar-benar mengusung cagub sendiri. Ahok menginginkan Teman Ahok (kelompok pendukung Ahok) bisa menjalin komunikasi dengan PDIP supaya rencana duet Ahok-Djarot di Pilgub 2017 bisa terealisasi.

"Saya serahkan, itu PDIP dengan Teman Ahok saya kira akan komunikasikan itu," kata Ahok.

Dubes Tanizaki: MRT Jepang Akan Urai Kemacetan Jakarta

fire69news - Jakarta terancam macet total. Lalu lintas Ibu Kota diperkirakan mampet pada tahun 2020 akibat kapasitas jalan yang tak sebanding dengan jumlah kendaraan yang melaju di atas aspal.

Kondisi itu tak hanya memicu stres pengguna jalan, tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi sekitar Rp 65 triliun per tahun -- di antaranya dari bahan bakar yang terbuang percuma, dampak polisi udara, dan waktu yang tersia-siakan.

Mimpi buruk tersebut niscaya akan menjadi nyata jika tak ada langkah perbaikan yang diambil. Salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan Jakarta dan meningkatkan kualitas kehidupan warga adalah dengan pembangunan moda transportasi Mass Rapid Transit (MRT). 

Pembangunan MRT Jakarta yang sedang dilaksanakan bekerja sama dengan pihak Jepang. MRT Jakarta  akan membentang sepanjang 110,8 kilometer yang dibagi menjadi dua koridor, yakni Koridor Selatan - Utara (Lebak Bulus - Kampung Bandan) sepanjang 23,8 kilometer dan Koridor Timur - Barat sepanjang 87 kilometer.

Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Tanizaki Yasuaki mengatakan, pihaknya merasa sangat terhormat bisa bekerja sama dan bergabung dalam pembangunan MRT di Jakarta.

"Kami berharap, dengan menggunakan teknologi dari Jepang, kemacetan bisa diatasi ke depannya," kata dia wawancara khusus dengannya , belum lama ini. "Kemampuan Jepang telah diakui. Kami memiliki teknologi canggih, juga pengalaman panjang (terkait MRT). Sudah sejak lama kami mulai mengoperasikan kereta bawah tanah (subway)," imbuh dia.

Selain berbincang tentang MRT, Dubes Tanizaki juga menuturkan tentang kerja sama Jepang dan Indonesia, terutama di bidang ekonomi.

Dalam wawancara, Dubes Jepang mengungkapkan pula tantangan yang ia hadapi selama hampir 2 tahun bertugas di Indonesia. Termasuk, harapan-harapannya terkait masa depan dua bangsa.

Mimpi 'Golkar Putih' Jadi Nyata

fire69news - Lebih dari satu tahun Golkar terbelenggu perpecahan. Elektabilitas Golkar turun drastis, Pilkada gagal total. Setelah semua kegagalan itu kini Golkar merancang Munas untuk mengakhiri perpecahan. Munas ini sebenarnya adalah mimpi dari 'Golkar putih' yang sempat tertunda.

'Golkar putih' adalah istilah untuk tokoh-tokoh Golkar yang menyuarakan Munas rekonsiliasi dari awal. Lebih dari setahun yang lalu sebenarnya orang-orang yang menghendaki Golkar bersatu sudah menggaungkan dorongan Munas rekonsiliasi. Salah satu yang bersuara lantang kala itu adalah mantan Wakil Ketua MPR dari Golkar, Hajriyanto Y Thohari.

"Di kelompok pro munas rekonsiliasi sebagian besar adalah Golkar putih," kata Hajriyanto Y Thohari dalam perbincangan santai dengan detikcom, Senin (22/12/2014) silam.

Hajriyanto menyebut ada Golkar hitam yang menghendaki Golkar hancur. Namun ada juga barisan 'Golkar putih' yang menghendaki Partai Golkar kembali bersatu dan tak terpecah belah.

"Ada yang brengsek dan ada juga yang baik yang bisa diajak menata negeri ini menjadi lebih baik," kata Hajriyanto.

Namun demikian kala itu seruan Hajriyanto dan para 'Golkar putih' diabaikan oleh kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie. Perpecahan tak terelakkan, sepanjang tahun 2015 pun diisi dengan pertarungan dua kubu Golkar baik di DPR, perpecahan Golkar selalu jadi berita panas yang mengantar Golkar semakin dekat ke kehancuran.

Sampai kemudian memasuki tahun 2016 akhirnya para penguasa Golkar yang berseteru sepakat untuk menggelar Munas. Wapres Jusuf Kalla (JK) punya peran penting dalam islah partai Golkar. JK memediasi islah antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono sampai memunculkan tim transisi.

Meski pada akhirnya manuver Aburizal Bakrie membawa Golkar merapat ke pemerintah lah yang 'mengakhiri' konflik Golkar. Setelah Menkum HAM menerbitkan SK 'perpanjangan' untuk Munas Golkar Riau, Ical bisa dibilang sebagai penggagas Munas Golkar yang akan digelar April 2016 mendatang.

Namun demikian apa yang digagas Ical pada hari ini, sebenarnya adalah merealisasikan mimpi 'Golkar putih' yang sempat tertunda.Mimpi 'Golkar putih' tak lama lagi jadi nyata, Hajriyanto pun menyampaikan harapan Munas Golkar nanti akan menjadi munas yang demokratis dan mengakhiri perpecahan Golkar.

"Tiga hal untuk Munas ini harus demokratis, rekonsiliatif, dan ketiga berkeadilan dan kemudian diadopsi dalam SK Menkumham. Jika hal ini tidak dipenuhi, ini hanya jadi Munas ketiga dalam Partai Golkar dan nggak bisa menyelesaikan masalah. Harus ada Trisula tadi. Dulu semua orang pesimis dan menolak usulan saya untuk diselesaikan melalui Munaslub ini, tapi sekarang nyatanya semua pihak sepakat. Saya menyebut tiga komponen itu sebagai Trisula. Jika tiga-tiganya tak manifes dalam Munaslub maka ini akan menjadi dalih bagi pihak-pihak yang kalah," kata Hajriyanto dalam diskusi 'Ke Mana Golkar Pergi?' di Bakoel Coffee di Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (21/2/2016).

Lalu apakah Munas Golkar tahun ini akan benar-benar sesuai harapan Golkar putih?

Demokrat Siap Dukung Ahok pada Pilkada DKI 2017

 

fire69news - Partai Demokrat belum memutuskan nama kepala daerah yang akan diusung dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2017. Namun, partai berlambang mercy itu tetap membuka pintu dukungan bagi calon-calon yang diusung partai lain, termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Itu pesan Pak SBY, termasuk dengn Pak Ahok kami buka komunikasi ya. Dengan siapapun, karena rakyat jakarta sudah sangat cerdas ya sudah sangat cerdas dan ini era reformasi enggak bisa lagi kita bicara dominasi mayoritas tirani minoritas," kata Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul di Gedung DPR, Jakarta

Namun, ada syarat yang diajukan oleh Partai Demokrat. Inipun sesuai dengan perintah SBY.

"Jangan bikin gaduh lah kalau istilah Pak SBY ke saya. Suasana Pilkada ini semua harus kita cooling down," sambung Ruhut.

 Menurut dia, sudah bukan lagi zamannya mempermasalahkan SARA untuk mendukung calon pemimpin daerah. Sebab, saat ini, rakyat butuh pemimpin yang bisa bekerja untuk rakyat tanpa melihat latar belakangnya. Hal tersebut sekaligus menjawab arah Demokrat dalam Pilkada DKI.

‎"Sudah enggak bisa lagi kita bicara SARA, karena kami bicara siapa yang bisa merebut dan menyenangkan hati rakyat.‎ Nyatanya kalau sampai sekarang kenapa polling Pak Ahok itu tinggi? Karena bisa melakukan itu," ujar Ruhut.

Anggota Komisi III DPR itu menuturkan, ini bukan berarti tidak ada kader Demokrat yang potensial diusung dalam Pilgub DKI. Namun, Ketua Umum Partai Demokrat SBY mengatakan partai tersebut harus mengukur kemampuan diri sendiri dan lawan.

"Ya Pak SBY itu dalam politik kan sangat terukur. Nah, kita juga enggak mau kalau kader kita enggak menang enggak mungkin kita paksakan. Di satu kita lihat nama baiknya kan jadi bagaimana, koceknya (uang) juga kan kasian. Jadi janganlah kita membuang garam ke laut percuma," ungkap Ruhut.

Dia berharap, banyak figur potensial yang dicalonkan dalam Pilgub DKI. Itu artinya, sambung dia, kesempatan Ahok kembali menjadi Gubernur DKI semakin besar.

‎"Kalau banyak yang mau mencalonkan silakan. Kalau saya lihat semakin banyak calon, semakin mulus Pak Ahok untuk terpilih menjadi gubernur," tandas Ruhut.

Hasto PDIP: Pemimpin Akan Dicintai Jika Menyatu dengan Rakyat

fire69news - Kader PDIP Surabaya diminta tidak euforia dengan hasil pemilu legislatif dan pilkada Kota Surabaya yang memberikan hasil yang positif bagi PDIP. Justru, pilihan rakyat kepada PDIP itu menjadi awal ujian apakah PDIP sukses melaksanakan amanah dan harapan rakyat Surabaya atau tidak.

Hal ini disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat membuka Rapat Kerja Khusus DPC PDIP Surabaya di Gedung Wanita, Kota Surabaya, Sabtu malam (20/2/2016).

"Ketua Umum Ibu Megawati mengatakan justru kemenangan PDIP menjadi awal dari ujian bagaimana pemimpin yang berasal dari PDIP bisa mengambil keputusan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Kemenangan Bu Risma di pilkada lalu juga memberi untuk bukti bagaimana para pemimpin akan dicintai bila memberikan dedikasi hidupnya bagi masyarakat miskin," ujar Hasto.

Rapat kerja dihadiri ratusan struktur dan kader partai dari Kota Surabaya. Ketua DPC PDIP Surabaya Whisnu Sakti Buana, dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini ikut memberikan sambutan.

"Kemenangan di Surabaya memberi suatu kesimpulan bahwa siapapun yang jadi pemimpin, baik itu sebagai anggota dewan maupun kepala daerah dinilai sebagai pemimpin bila menyatu dengan kekuatan rakyat. Memberikan dedikasi hidup bagi rakyat miskin," tambah dia.

Hasto meminta agar pengurus dan kader PDIP Surabaya untuk menyusun berbagai agenda kerakyatan sehingga Kota Surabaya menjadi pilar utama PDIP dalam meraih kemenangan di pilkada gubernur 2018 dan pileg 2019 mendatang.

Risma menegaskan ia bersama Whisnu yang mendapat dukungan luas saat pilkada lalu akan bekerja keras dengan program-program yang langsung terasa oleh masyarakat. Sehingga PDIP akan selalu memperoleh dukungan yang luas dan tidak mengalami penurunan dukungan suara.